Dari Ariel-Luna Hingga Syahwat DPR

Oleh : Rohsna La 'Afiys

SAMA-SAMA HOT NEWS

Apa hot news dengan rating tertinggi sepekan terakhir ?

Tidak lain jawabannya adalah video mesum (mirip?) Ariel Peterpan dengan Luna Maya.

Lantas apa kaitannya dengan syahwat DPR ?

Apa wakil rakyat yang katanya terhormat itu juga ikut beramai-ramai beradegan syur kemudian merekam dan me(di)nyebarkannya ???

Jadi penasaran deh.......

Ingat dong Sob....
Dulu kasus yang sempat mencoreng gedung bundar itu pernah terjadi kan.

Itu tuuh politisi dari sebuah parpol besar berinisial YZ VS ME seorang artis papan luncur. He...hee...heee......

Nah lho....
Emang ada lagi ?
Siapa dong ?
Dari partai apa ???
Sama artis lagi ?????!!!
Jangan-jangan dengan Ariel juga !!

S-T-O-P !!!!!!!!!!!!!!!

Colling down, please...... 

Be positive!

Yang penulis maksud dengan syahwat DPR (selanjutnya tambah kata OKNUM di depan kata DPR atau kata yang searti ya ) dalam tulisan ini tidak ada kaitannya dengan dunia esek-esek itu.

Yaaa...gak hot dong bro.....

Tenang pren dijamin tetep hot kok. Buktinya berita itu menjadi headline news hampir di semua surat kabar nasional dan bersaing ketat dengan kehebohan AP VS LM.

Nah.... mulai nyambung kan. Alhamdulilah.

Syahwat DPR yang penulis maksud adalah syahwat egoisme ala koruptor kelas mbahnya kakap.

Kalo kata Slank yang sempat bikin gerah oknum AWAN (Anggota deWan) : UUD alias Ujung Ujungnya Duit.

MENYELINGKUHI "SANG KETUA"

Sang Ketua ? apaan tuh.....

Coba jawab pertanyaan di bawah ini dengan pelan-pelan saja soalnya kalo sambil teriak apa kata dunia : 

1. Siapa WAKIL rakyat ?

2. Siapa yang meWAKILi rakyat di gedung bundar ?

3. Siapa yang meWAKILi rakyat dan disebut anggota legislatif ?

Sudah tahu jawabannya kan !

Kalo mereka disebut WAKIL RAKYAT berarti ada KETUA nya kan.

Nah pertanyaan selanjutnya adalah siapa KETUA nya ?

KITA lah ketuanya,
RAKYAT .
R-A-K-Y-A-T  !

Kita sebagai Sang Ketua telah dengan berani hendak ditipu, dibodohi, diselingkuhi.

Maka sebenarnya kita juga punya hak menurunkan wakil-wakil nakal itu kapan saja sekehendak kita dengan cara apapun.
(Dengan cara apapun ? ngeri membayangkannya. Daripada jadi masalah tolong kata 'cara apapun' diganti dengan kata 'cara yang elegan' Insya Alloh terdengar lebih manusiawi).

Menurut Idrus Marham politisi dari Partai Golkar dalam obrolan pagi hari ini Rabu 9 Juni 2010 di TV ONE, dana yang sekian M itu bukannya dibagi-bagikan ke anggota DPR, bukan !
Politisi berlidah belut yang jurus-jurus silat lidahnya sukar dihentikan sang moderator ini,
mengatakan DPR tidak akan menyentuh sama sekali dana sekecil itu. DPR hanya berlaku sebagai pengawas atas kinerja pemerintah, karena nantinya dana aspirasi itu akan dikelola dan disalurkan oleh pemerintah.

Sampai di sini idealismenya lumayan berbobot, namun.................

Bukan rahasia lagi bahwa idealisme akan rontok segundul-gundulnya seiring lolosnya lobi-lobi yang beraroma kentut koruptor.

Dan lagi-lagi rakyat sebagai pemilik mandat alias Sang Ketua diselingkuhi dengan rapi.

Sehingga keadilan dicampakkan dan kesejahteraan bagi rakyat yang selama ini dikampanyekan hanya menjadi fatamorgana karena sebagian besarnya telah disunat dan membuncitkan perut anggota dewan bermental koruptor.

RONTOKKAN SYAHWAT POLITIK DENGAN IMAN

Namun demikian ada beberapa politikus yang memberikan komentar yang menyejukkan.

"Akhirnya, menurut kami (pimpinan dewan, Red), pengucuran dana ini berpotensi disalahgunakan anggota dewan," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (7/6) dalam wawancaranya dengan harian Jawa Pos.
Menurut dia, penyalahgunaan tersebut bisa dilakukan secara politis maupun dilandasi interes pribadi.

"Saya meyakini usul dana itu tidak mungkin digolkan, suara pimpinan saya yakin akan sama semua," tambah mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut.

Sementara di tempat terpisah melalui situs berita Antara Sekretaris Jenderal PKS yang juga Wakil Ketua DPR, Anis Matta, menyatakan bahwa partainya siap beradu konsep dan argumentasi melalui diskusi terbuka mengenai perlu-tidaknya atau legal-tidaknya dana untuk dapil.

"Kalau Golkar tetap `ngotot` kita akan debat, adu argumentasi di Badan Anggaran atau komisi," katanya.
Menurut Anis, alasan dana aspirasi untuk pemerataan pembangunan justru akan kontradiktif dengan adanya kenyataan bahwa 60 persen anggota dewan berasal dari Pulau Jawa.
Karena itu, dana aspirasi tidak mungkin bisa memeratakan pembangunan, tapi malah akan menimbulkan kesenjengan sosial.

"Dapat dipastikan sekitar 60 persen dana tersebut akan mengalir ke Pulau Jawa. Padahal daerah luar Jawa seperti Maluku lebih memerlukan pembangunan. Kalau kasih dana double untuk luar Jawa juga enggak jelas konsepnya, ini juga akan menyuburkan percaloan anggaran," kata Anis.

Anis berpendapat, kengototan Partai Golkar sebenarnya berdasarkan niat yang baik.
Namun caranya yang salah. PKS menilai pemerataan pembangunan tidak bisa diselesaikan melalui dana aspirasi.

Dia mengatakan, dana pembangunan di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara hanya sebesar 18 persen dari Rp1000 trilun. "Jadi APBN ini `slot` untuk pembangunan kecil, diotak-atik apa pun enggak akan bisa," kata Anis.

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, jalan keluar dari rendahnya anggaran pembangunan adalah memperbaiki iklim investasi.
Caranya, pemerintah perlu membuat regulasi dan hubungan dengan negara-negara sumber invesasi menjadi lebih baik.

Ditanya bagaimana sikap PKS jika Golkar memaksakan kehendaknya melalui Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, Anis menyatakan PKS akan tetap menolak.
Namun, PKS tetap membiarkan keinginan Golkar bergulir dan menghadangnya dengan adu konsep.

"Artinya pemikirannya (Golkar) salah kaprah. Jadi kalau mau perbaiki kita perbaiki konsep ini," kata Anis.

Maka tak bisa dipungkiri bahwa pengkawalan terhadap program-program yang selama ini masih belum maksimal hendaknya lebih dikedepankan.
Disamping penghapusan mental korup dari sebagian anggota dewan yang hakekatnya ada namun sukar disentuh. Seakan merekalah pemegang otoritas hukum itu sendiri sehingga hukum menjadi mandul (iya kali ya...)
Akhirnya keimananlah senjata pamungkas pemusnah koruptor yang paling manjur.
Karena ketika para pengambil kebijakan di negeri ini telah purnama keimanannya maka hukum Tuhan secara otomatis akan ditegakkan.
Kalau sudah begitu keadilan macam apa yang tidak bisa tegak?
Kesejahteraan rakyat pun dapat terwujud sempurna.
Menjadi negeri gemah ripah loh jinawi,
Toto titi tentrem kertaraharja,
Baldatun thayibatun wa rabbun ghaffur.
wallahu a'lam bishawab.

==============================================
Mau SWAKONSUMSI PULSA MURAH klik di sini !
Mau BONUS PULSA GRATIS klik di sini !
==============================================