Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate This Blog

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

33 TWIT PENJELASAN TIFATUL SEMBIRING TERKAIT MOBIL KADER PKS YANG DISITA KPK

Written By Unknown on Tuesday, May 14, 2013 | 5/14/2013 09:14:00 AM

MOBIL KADER DISITA, INI PENJELASAN TIFATUL SEMBIRING

Islamedia - Insya Allah setelah Isya sy akan kultwit ttg salah paham penyitaan mobil di kantor DPP PKS oleh petugas KPK. Moga berkenan menyimak...:D

1. Assalamu'alaikum wrwb, selamat malam tweeps sekalian. Semoga selalu dlm sehat dan semangat. Amien. Sy akan kultwit..☺ #HormatiProsesHukum

2. Pertama mengenai salah paham proses penyitaan mobil di DPP PKS oleh petugas KPK. Menurut sekuriti gedung petugas KPK tiba pkl 22.00 malam

3. Tapi menurut keterangan Johan Budi KPK tiba pukul 20.00 senin malam 6/5/2013. Jadi ada perbedaan 2 jam...

4. Menurut SG (sekuriti gedung) petugas tidak membawa surat penyitaan dan tdk jelas brp mobil dan mobil yg mana yg akan disita.

5. Ketika ditanyakan, petugas KPK menjawab "surat itu nanti saja, bisa menyusul". Menurut Johan Budi, petugas KPK membawa surat penyitaan.

6. Menurut SG, petugas KPK berucap "Gedung PKS inipun bisa kami sita". Mrk bersitegang SG tdk mau melepaskan mobil2 tsb. Lalu mobil disegel.

7. Pagi selasa 7/5 sy dpt info dr teman2, sy dalami. Berita2 ramai dg judul "PKS halangi penyitaan mobil2 milik LHI. #HormatiProsesHukum

8. Info teman2 di DPP PKS mobil yg mau dibawa 6, pdhl mobil LHI hanya 1 dan 1 lagi kend operasional DPP. 3 lg mlk kader #HormatiProsesHukum

9. Sy kontak Pak Johan Budi. Lalu sy kontak DPP PKS. Pernyataan AlMuzammil Yusuf-DPP, "Silakan sita mobil2 tsb, tapi buat berita acaranya"

10. Kesimpulan: Silakan disita mobil2 di gdg PKS yg diduga ada kaitan dg kasus LHI, tapi harus sesuai prosedur hukum. #HormatiProsesHukum

11. Kedua ttg Ahmad Fathanah (AF) yg memang jadi biang masalah yg mencoreng nama PKS. AF bukan kader, bukan pengurus PKS #HormatiProsesHukum

12. AF berteman dg Pak Luthfi Hasan Ishaq (LHI) sjk dulu. AF pernah masuk penjara th 2005, terbukti wanprestasi voucher dan palsukan ttd LHI

13. Info lain yg perlu diklarifikasi AF pernah di hukum di Thailand dan Australia. Stlh bebas AF kembali merapat kpd LHI #HormatiProsesHukum

14. AF memanfaatkan kedekatan dg LHI, diduga menjual nama LHI u/ dapatkan fee dan proyek2 u/ kepentingan pribadi. #HormatiProsesHukum

15. Kaitan AF dg bbrp wanita, itu adalah tanggung jawab pribadi AF. Diluar pengetahuan pengurus PKS. Dia bukan kader PKS #HormatiProsesHukum

16. Pernyataan isteri AF bu Septi, bhw AF bukan kader PKS. Ayu Azhari: AF menjanjikan kerjaan show. Vitalia: AF kasih mobil dan berlian

★★★★★★★★★★

INFO BISNIS TERBARU

★★★★★★★★★★

17. Dan wanita2 lain, terkait AF yg tidak ada hubungannya dg PKS. Kutipan media yg meng- ulang2 kata AF, LHI, Wanita2, terkesan satu kesatuan

18. Kesimpulan: AF bukan kader PKS, memanfaatkan LHI. Minta uang kpd Laguna, u/kepentingan pribadi. Yg tertangkap tangan adlh AF bukan LHI.

19. Jadi uang rp 1 Milyar itu tidak sampai ke LHI, disita KPK dr AF. Sy pernah komentar:"Kasus LHI bukan penyuapan, tp percobaan penyuapan"

20. Ketiga, kasus LHI dan saksi2: LHI ditahan dr DPP PKS sehari setelah AF ditangkap. KPK menyangka bhw uang dr AF akan diberikan kpd LHI

21. KPK menyangka bhw LHI menggunakan pengaruhnya di Kementan untuk dapatkan tambahan kuota import daging sapi. #HormatiProsesHukum

22. KPK menyangka LHI melalukan pencucian uang. Pengacara LHI, Pak Assegaf
bertanya:"Pencucian uang yg mana? Wong uangnya blm diterima!"

23. Cacian thdp PKS merajalela, gambar2 kartun di socmed menyerang PKS. Sejumlah saksi2 dipanggil, isu seksi bagi media #HormatiProsesHukum

24. Hadir: Mentan Suswono, Dirjen, mantan dirjen, Ridwan ptra KH Hilmi, Sekjen PKS, Bendum PKS, Jazuli, isteri LHI. Besok KH Hilmi Aminuddin

25. Hari senin 13/5 rencananya Presiden PKS Anis Matta. Adiknya Saldi Matta sudah. Tidak tahu siapa lg yg akan menyusul. #HormatiProsesHukum

26. Wajar kader2 dan pengurus PKS bertanya ttg keadilan hukum. Ada kasus sebesar rp 1,3 Trilyun (rp 1.300 milyar) 2thn baru jadi tersangka..

27. Dan ybs tidak ditahan. Tapi LHI kasusnya rp 1 Milyar, uang belum diterima. Langsung ditahan, digelandang malam2 dari kantor DPP PKS?

28. Semua orang sama posisinya dihadapan hukum, hanya kader2 bertanya, mengapa ada perlakuan yang berbeda #HormatiProsesHukum

29. Soal orang2 yg dipanggil KPK, orang awam kadang sulit membedakan mana tersangka mana saksi. Ada yg tanya apakah AF presiden PKS?..☺

30. PKS masih me-nunggu2 apa tuduhan thd LHI. Siapa sebenarnya yg salah. Semoga keadilan tetap tegak di negeri ini ... #HormatiProsesHukum

31. Sebagai partai dakwah, kami tetap meng-islah bangsa ini, PKS akan terus berjuang demi kebaikan dan kejayaan Indonesia. Tak peduli cacian

32. Setiap perjuangan pasti ada rintangan dan cobaannya. Insya Allah kader2 PKS tetap tegar. Hingga mencapai "Kalimatullah hiyal 'ulya"

33. Kita harus tetap #HormatiProsesHukum dinegeri yang kita cintai ini. Terimakasih atas kesabaran tweeps budiman tlh mengikuti kultwit ini.

★★★★★★★★★★

INFO BISNIS TERBARU

★★★★★★★★★★

5/14/2013 09:14:00 AM | 0 komentar | Read More

Ingin Bubarkan PKS, Ternyata ICW Terima Dana Dari Yahudi

Written By Unknown on Monday, May 13, 2013 | 5/13/2013 04:58:00 PM

Ingin Bubarkan PKS, Ternyata ICW Terima Dana Dari Yahudi

★★★★★★★★★★

INFO BISNIS TERBARU

★★★★★★★★★★

Sangat disayangkan, salah satu dari sekian penerima dana dari lembaga asing yang didirikan oleh seorang Yahudi, Michael Bloomberg, adalah Indonesian Corruption Watch (ICW).

Sebagaimana dirilis oleh kantor berita Antara, diantara  delapan LSM di Indonesia yang menerima dana dari Bloomberg Initiative, satu diantaranya adalah ICW dengan penerimaan sebesar 45,470 ribu dolar AS.

Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah, mempertanyakan dana asing yang diterima Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut.

"Apakah ICW yakin dana asing itu dana bersih? Bukan hasil dari pencucian uang? Bagaimana ICW punya mekanisme mengecek bahwa dana asing itu mempunyai legitimasi," kata Poempida ketika dihubungi wartawan.

ICW Akui Terima Uang Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya mendapat suntikan dana dari Bloomberg Initiative, lembaga yang diinisiasi Wali Kota New York, Michael Bloomberg itu.

Ia beralasan, penerimaan dana sebesar 45,4470 dolar AS, atau setara Rp.409.230.000 itu adalah demi menyukseskan kampanye anti rokok pada anak-anak.

Meski demikian, keputusan ICW menerima bantuan asing, terlebih yang dipelopori seorang Yahudi patut disayangkan. Sebab hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan. Padahal ICW sendiri adalah LSM yang bergerak dalam pencegahan korupsi yang seharusnya dapat bersikap independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Poempida, dampak penerimaan dana tersebut sudah banyak digunakan untuk mempengaruhi kebijakan.
"Pendana asing pun harus patuh pada aturan bahwa tidak boleh melakukan intervensi kebijakan, nah ini kan dampaknya sudah banyak digunakan untuk mempengaruhi kebijakan.

Agenda asing seperti ini sungguh sangat berbahaya untuk Kedaulatan NKRI," ujar Poempida.

Sumber: suara-islam

★★★★★★★★★★

INFO BISNIS TERBARU

★★★★★★★★★★

5/13/2013 04:58:00 PM | 0 komentar | Read More

Kisah Cinta Segitiga KPK, PKS dan Demokrat

Written By Unknown on Sunday, May 12, 2013 | 5/12/2013 07:05:00 AM

Demokrat Lebih Pantas Dijerat Pidana Pencucian Uang

Sabtu, 11 Mei 2013 , 22:15:00

JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menanggapi
pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal kemungkinan partai politik dijerat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Fahri, jika hal tersebut dimungkinkan maka seharusnya bukan PKS yang menjadi target. Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa Partai Demokrat yang lebih pantas dijerat pasal pencucian uang. Pasalnya, kata Fahri, Partai Demokrat telah terbukti mendapat aliran dana hasil korupsi proyek Hambalang.

"Bekukan dulu Partai Demokrat, karena jelas uangnya mengalir ke Kongres Partai Demokrat melalui sumbangan Nazar dan kawan-kawan," kata Fahri saat ditemui di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5).

Ia menegaskan, masih terlalu dini menuding PKS mendapat aliran dana hasil korupsi. Soalnya hingga saat ini mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq yang terseret kasus sapi masih berstatus tersangka.

"Ini yang saya bilang provokasi untuk PKS. Ini ancaman supaya kita kendor," tegasnya. Sebelumnya, dalam acara diskusi di Cikini tadi siang, aktivis ICW Tama S.Langkun mengatakan bahwa partai politik seperti PKS terkategori sebagai korporasi.

Apabila terbukti ikut berperan dalam kasus yang menjerat Luthfi maka PKS bisa dijerat dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal 6 menyebutkan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila TPPU dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Sedangkan Pasal 7 mengatur hukuman pidana bagi korporasi terbukti terlibat TPPU. Pidana pokoknya yaitu pidana denda paling banyak Rp100 miliar. Kemudian pidana tambahan antara lain pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara.

"Dalam UU TPPU ada Pasal 6, itu untuk menjerat korporasi yang menerima. Apa parpol masuk? Iya," kata Tama. (dil/jpnn)

★★★★★★★★★★

INFO BISNIS TERBARU

★★★★★★★★★★

Hambalang-PD vs Impor Sapi-PKS

Oleh: Nasrulloh Mu (Kompasiana dot com/Nasrullohmu)

Penulis mencoba membandingkan kedua kasus ini.

ALIRAN UANG
a. Hambalang-PD, uangnya mengalir ke Demokrat.
Aliran uang tersebut mengalir ke Demokrat saat penyelenggaraan kongres di Bandung. Para ketua Demokrat di daerah-daerah pun mengakui bahwa mereka menerima uang tersebut.
b. Impor Sapi, uangnya berhenti di Ahmad Fatonah
Sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan bahwa uangnya mengalir ke LHI.

BUKTI KASUS
a. Hambalang-PD, Ada kenaikan anggaran proyek Hambalang menjadi 2,5 trilyun
Proyek Hambalang sudah dilaksanakan. Anggarannya melonjak dari 2,5 miyar menjadi 2,5 trilyun
b. Impor Sapi-PKS, Tidak ada kenaikan dan penambahan kuota
Tidak ada penambahan kuota dan perubahan kuota untuk Indoguna

YANG BERMAIN
a. Hambalang-PD. Bendahara Umum Demokrat sebagai pelaku utamanya.
Nazarudin, orang dalam Demokrat, sendiri yang membeberkan kasus ini dipersidangan. Dalam persidangan sudah dijelaskan aliran uang ke elit-elit parpol.
b. Impor Sapi-PKS. Pihak Eksternal yang mengaku orang dekat
Ahmad Fatonah yang mengaku orang dekat LHI dan mengaku kader PKS

ALAT BUKTI
a. Hambalang-PD, Aliran uang, sadapan telpon dan dokumen
Alat bukti kasus hambalang sangat terbuka, dari bukti yang ada di anggaran, sadapan telpon dan aliran uang
b. Impor Sapi-PKS
Adakah aliran uang ke LHI ? Adakah sadapan telpon dan pertemuan dimana LHI meinta uang/aset lain ke Indoguna. Adakah sadapan telpon dan pertemuan dimana LHI menyuruh AF meminta uang ke Indoguna ? sampai saat ini KPK tidak membukannya, walaupun persidangan awal sudah dimulai.

PIDANA YANG DITUNTUT
a. Hambalang-PD
Para pelaku kasus hambalang hanya dituntut pidana korupsi saja, sedangkan pidana pencucian uang tidak dituntut. Coba bayangkan bila Nazarudin dan Anggelina dituntut Pidana Pencucian Uang maka seluruh ketua DPD dan DPC Demokrat bisa masuk penjara karena menerima amplop uang pada saat kongres di Bandung. PD bisa bubar…
b. Impor Sapi-PKS
Para pelaku kasus dijerat pidana korupsi dan pencucian uang secara berlapis. Hal ini adalah yang wajar. Cuma masalahnya, bagaimana LHI mencuci uang ? padahal uangnya saja baru diserahkan ke AF tanggal 30 Januari. Ditangal itu juga LHI ditangkap dan dituduh mencuci uang.

YANG AKAN DITEMBAK
a. Hambalang-PD. Hanya sampai di Anas saja
Kasus ini hanya akan berhenti di Anas saja. Padahal para saksi sudah berbicara di pengadilan ada putra dewan pembina yang bermain juga, tapi tidak diusut. Mengapa ? karena tuduhan yang didakwakan hanya korupsi saja. Coba kalau pencucian uang, semua aliran uang kemana pun akan diperiksa. Jadi aman deh.. para big bosnya.
c. Impor Sapi-PKS. Siapapun yang terkait akan diperiksa.
Dengan dakwaan pencucian uang, maka siapapun yang pernah ada transaksi keuangan atau yang dekat dengan AF maka akan diperiksa. Karena siapa tau orang dekatnya menerima sesuati dari AF.

NASIB TERSANGKA
a. Hambalang-PD, masih ada yang bebas
Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum masih bisa menghirup udara bebas dan masih bisa kutak-katik bukti-bukti.
b. Impor Sapi-PKS, semua ditahan
Terbukti saja belum LHI langsung ditangkap.

Sumber :
- jpnn dot com
- Kompasiana dot com/Nasrullohmu

★★★★★★★★★★

INFO BISNIS TERBARU

★★★★★★★★★★

5/12/2013 07:05:00 AM | 0 komentar | Read More

16 Twit HNW Terkait Penyitaan Mobil di DPP PKS Oleh KPK

Written By Unknown on Friday, May 10, 2013 | 5/10/2013 10:38:00 AM

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tidak melakukan perlawanan terkait penyitaan mobil di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan oleh KPK. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Kamis (9/5/2013), secara rinci memberikan penjelasan terkait penyitaan 5
mobil yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Adapun kelima mobil tersebut saat ini disegel oleh KPK.

Berikut 16 twit Hidayat Nur Wahid terkait penyitaan mobil oleh KPK:

1. Pagi sahabat, Insya Allah fikiran masih sejernih pagi. Mdh2an sahabat bisa jernih menilai knp ada kesan #PKSMelawan KPK

2. Bbrp hari ini, media menaruh perhatian besar kpd PKS krn isu #PKSMelawan KPK. Itu tentu krn cinta kpd PKS dan KPK :)

3. Kesan bhw #PKSMelawan KPK jadi luar biasa krn media menulisnya semacam itu. Pdhl, tak ada track record PKS melawan KPK

4. Sejak dlm rancangan pembuatan UU ttg KPK, Fraksi PKS sangat jelas dukung keberadaan KPK dg kewenangan yg kuat

5. Thn lalu ada hingar bingar usulan revisi UU KPK di DPR, FPKS pun berada di garda terdepan tolak revisi UU itu krn akan membonsai KPK

6. Sikap kami jelas. Ketika Ust LHI didatangi KPK dan mrk sampaikan surat utk penahanan, apakah #PKSMelawan ? Tidak!

7. Utk Ust LHI yg kami cintai karena Allah saja, PKS tdk lakukan perlawanan, apalagi hanya utk bbrp unit mobil

8. Kata tim hukum Ust LHI, Pak Zainuddin Paru, wkt itu sekuriti DPP sdh persilakan, tapi minta KPK prlihatkan dulu surat tgas utk penyitaan

9. Nyatanya, pihak KPK tak bisa tunjukkan surat penugasan, maka sekuriti persilakan datang Selasa (7/5) pagi dg bawa surat tugas

10. Selasa (7/5) sore tim KPK datang lg, tapi surat tugas tak dibawa, justru bawa surat undangan kpd Ketua Majlis Syuro & Presiden PKS

11. Ketika kawan2 sekuriti lihat tak ada surat tugas, wajar mereka merasa brtgjwb utk amankan barang2 di lingk DPP. Itu tugas mrk

12. Prinsipnya, tak akan #PKSMelawan KPK. Silakan ambil mobil2 itu. Tapi…

13. Tapi, supaya tak jadi heboh, apa sih susahnya KPK bawa surat dan secara definitif sebutkan mobil mana yg mau diambil & atas dasar apa?

14. Saya yakin kalau itu dilakukan, aplg dg kordinasi dg pimp partai spt dulu dilakukan trhadap Ust LHI, tak akan ada masalah

15. Kata kuncinya, tak benar #PKSMelawan. PKS cm ingatkan, mekanisme pnegakan hukum harus dibarengi komitmen utk tegakkan hkum itu sndiri

16. Jalankan aturan2nya, maka PKS akan dukung KPK. Tak akan #PKSMelawan. Sbgm track record PKS yg selalu cinta dan dukung KPK. Sekian.

Sumber : SoloPos.Com

5/10/2013 10:38:00 AM | 0 komentar | Read More

Pernyataan Jubir KPK Bohong Tidak Sesuai Kenyataan

Written By Unknown on Wednesday, May 8, 2013 | 5/08/2013 02:03:00 PM

Pernyataan Jubir KPK Tidak Sesuai Kenyataan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kuasa hukum Luthfi Hasan Ishaaq, Zainudin Paru merasa heran dengan pernyataan-pernyataan juru bicara KPK Johan Budi SP yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Dalam catatan Zainudin ada dua pernyataan Johan yang tidak sesuai realita. Pertama, terkait Ahmad Zaky yang dikatakan kabur dengan melompat pagar membawa kunci mobil yang akan disita.

"Ini adalah pernyataan bohong untuk membentuk opini buruk tentang PKS," kata Zainudin, Selasa (7/5) malam di Jakarta.

Zainudin menyatakan, Ahmad Zaki tidak kabur apalagi sampai melompat pagar. Zaky ada di dalam kantor DPP PKS saat tim KPK memasangi mobil-mobil yang akan disita dengan KPK Line.

"Dia kelelahan dan beristirahat di dalam karena sejak siang hingga malam hari menjalani pemeriksaan di KPK," jelas Zainudin.

Kemudian, lanjut Zainudin, Ahmad Zaky bukanlah pemilik mobil yang akan disita KPK, sehingga tidak ada urusannya dia membawa kunci mobil-mobil tersebut.
Hal lainnya dari pernyataan Johan yang tidak benar adalah terkait dengan upaya menghalangi petugas KPK yang ingin masuk menyita mobil pada Selasa (7/5) sore.

"Petugas KPK datang untuk menyampaikan surat panggilan pemeriksaan. Dan tidak
mengatakan akan mengambil mobil. Mereka juga menyatakan hanya ingin bertemu dengan pengacara untuk menyampaikan surat tersebut," jelas dia.

Hal lainnya soal surat penyitaan, yang menurut Johan sudah dibawa penyidik KPK pada Senin malam. Zainudin menyatakan mereka tidak memiliki surat penyitaan.
Buktinya ditunjukkan oleh KPK sendiri. Yakni dengan pernyataan Johan, yang dalam
konferensi pers Selasa (7/5) siang mengatakan KPK menyita tiga mobil milik LHI. Padahal yang diberi KPK Line enam mobil.

( Eko Wahyu Budiyanto / CN37 / JBSM )

5/08/2013 02:03:00 PM | 0 komentar | Read More